MAKALAH PTUN PDF

ayu puspita studies Biology Education, Pendidikan Biologi, and Biological Sciences. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in.

Author: Moogurisar Zulurisar
Country: Switzerland
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 8 August 2015
Pages: 187
PDF File Size: 1.51 Mb
ePub File Size: 17.60 Mb
ISBN: 600-6-74755-288-2
Downloads: 52666
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktilar

CONTOH KASUS PTUN “DELAPAN MAHASISWA UNTAG’45 JAKARTA GUGAT REKTOR”

Alur Pelayanan Permohonan Informasi. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh makapah kelompok. Contoh putusan gugat cerai Business.

Kami paham kondisi mereka yang jauh dari keluarga harus mengunjungi keluarganya, tetapi demi memberikan pelayanan terbaik, kami ikhlas melakukan itu semua. Pasal 34 Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, makaalh pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Setiap Perguruan Tinggi memiliki aturan-aturan yang berbeda tergantung kebijakannya masing-masing.

Electronic Theses & Dissertations Universitas Gajah Mada

Sesampai di Kota Palu, rombongan 4 empat pengadilan tersebut berpencar menyalurkan bantuan ke pengadilan-pengadilan di Palu. Dalam hal 4 empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 9 huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Latar BelakangPerguruan Tinggi adalah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana ataupun magister.

Ditjen Badilmiltun sangat mengapresiasi seluruh jajaran pada lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilankami sangat mengharapkan adanya peran serta aktif bagi seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 4 Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

  LA CAZADORA DE INDIANA JONES LIBRO PDF

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi Wikipedia.

Disclaimer

Bantuan tersebut dikirimkan lewat jalur darat dengan iring-iringan 6 enam mobil dinas, 2 dua mobil box dan 1 satu mobil tahanan masuk melalui Donggala pada tanggal 2 Oktober dan baru sampai di Palu pada tanggal 3 Oktober Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. Sejak tanggal 28 September pukul Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga makalahh sebagai berikut: Untuk dapat diangkat menjadi Maoalah Sekretaris Pun Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti makqlah dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman.

Alasan lain yang menguatkan niat mereka untuk menggugat rector adalah karena rektor tersebut juga melakukan pungutan liar yang merugikan mahasiswa. Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs.

Sepanjang sejarah, mahasiswa di berbagai bagian dunia telah mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara. Petugas Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut: Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan nakalah dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

  CONFESSIONS OF A CONJUROR DERREN BROWN PDF

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Biasanya ketika mahasiswa dinyatakan terkena DO adalah ketika ia telah menerima Surat Keputusan dari rektor.

Menurut kedelapan mahasiswa tersebut itu bukanlah alasan mamalah logis sehingga mereka merasa dirugikan dengan adanya kasus tersebut. Oleh karena itu, semua keputusan yang dikeluarkan oleh rektor haruslah memiliki landasan yang kuat dan alasan-alasan yang logis, sehingga keputusan yang telah dikeluarkan tidak menjadi sengketa dalam Tata Usaha Negara TUN yang nantinya dapat diperkarakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN.

Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.

LBH Jakarta menyatakan dalam gugatan bahwa para mahasiswa tidak sepantasnya diberikan sanksi secara arogan lantaran melakukan unjuk rasa karena aksi unjuk rasa merupakan hal yang biasa dalam negara yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seperti Indonesia. Bantuan berupa makanan, pakaian, terpal dan lainnya dikumpulkan di Lobby Gedung F Mahkamah Agung sambil menunggu pemberangkatan. Majene telah disalurkan kepada sejumlah pengadilan di Palu dan warga masyarakat yang membutuhkan.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: Ketentuan Pelaksanaan PP No. Sementara tim dari pengadilan yang lain menyalurkan bantuan kepada Pengadilan Tata Usaha Palu, Pengadilan Tinggi Agama serta masyarakat di sekitar pengadilan dan pusat-pusat pengungsian. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayu puspita –

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Untuk dapat makalqh menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Delapan mahasiswa tersebut merasa dirugikan dengan adanya SK tersebut.

Formulir Permohonan Layanan Posbakum. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: